Pembangunan TPST Di KM 14, Pebi Julianto: Pemkot Jangan Semena-mena

Pembangunan TPST Di KM 14, Pebi Julianto: Pemkot Jangan Semena-mena

Kerinci, GO- Masyarakat empat Desa Belui Kecamatan Depati 7 akan tetap melakukan penolakan dalam Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di KM 14 di Dusun Koto Limo Serin tersebut. Bentuk penolakan tersebut adanya spanduk yang bertuliskan penolakan yang dipajangkan di persimpangan jalan Belui.

Pada hari ini, Jum’at (12/8) spanduk bertuliskan penolakan tersebut dipajangkan di Kantor Disporaparbud Kabupaten Kerinci. Hal ini dikatakan Pebi Julianto tokoh pemuda Belui kepada GO. “Apapun bentuk kegiatan yang dilakukan di KM 14 Dusun Koto Serin kami akan tetap melakukan penolakan,” terangnya.

Ia mencurigai dalam izin amdal tersebut adanya bentuk kesepakatan yang dibuat. Namun didalam daftar tersebut bukan mereka-mereka yang berkompeten untuk menghadirinya.

 “Jangan semena-mena. Memang ada beberapa masyarakat yang diundang. Seperti adanya daftar hadir mereka yang menghadiri kesepakatan dengan pihak pemerintah Kota Sungaipenuh, namun itu bukan merupakan kewenangannya, melainkan kewenangan dari pada wilayah Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Belui. Tentu harus adanya izin dari orang ini,” tegasnya.

Bentuk penolakan lain yang dilakukan oleh empat desa Belui ini adanya laporan dari 20 Kapala Desa yang berada di Kecamatan Depati 7. “20 Kepala Desa dalam Kecamatan Depati 7 sudah melaporkan kepada pihak berwajib dalam hal penolakan TPST ini,” ujarnya.

Semestinya, dalam hal ini lanjut Pebi, pemerintah Kota Sungaipenuh hendaknya menjalin komunikasi bersama Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Belui terlebih dahulu.

Dalam hal TPST  Hardizal berjanji akan mempertanyakan hingga ada kejelasan dari pihak pemerintah Kota Sungaipenuh. “Sebagai lembaga pengawan kami di DPRD Kota Sungaipenuh akan tetap berupaya memanggil pihak BLHKP  mempertanyakan TPST. Sehingga persoalan ini dapat dituntaskan secepatnya.,”  ungkap Hardizal ketika dikonfirmasi GO belum lama ini.

 

Related Posts: