Dewan Tak Bersuara, Sejumlah Kasus Merajalela

KERINCI, JAMBI, GEGER ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, seharusnya menjadi dewa kekuatan rakyat di seluruh tanah air untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di seluruh pelosok Negeri.

Suara para wakil rakyat pernah menggema dimana-mana pada saat kampanye membujuk hati rakyat tuk memilih dirinya, tegas, lantang, dan pro rakyat. Itu suara sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tapi sekarang kenyataannya saat duduk di kursi empuk DPR, suara lantang yang pro rakyat itu nyaris tak terdengar lagi, dan tak sedikit para anggota Dewan yang terhormat berkhianat terhadap rakyat. Buktinya banyak anggota dewan di seluruh Indonesia terlibat sejumlah kasus.

Kondisi ini sangat miris Khususnya di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Sejumlah anggota dewan terlibat kasus korupsi dana Bansos tahun 2008 di era pemerintahan Fauzi Si'in dan sekarang sudah menjadi terpidana di rumah tahanan Sungai Penuh.

Dan tak kalah Serunya tingkah laku dewan yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat, pada tahun 2015 sejumlah anggota dewan Kabupaten Kerinci ramai-ramai menguasai proyek aspirasi yang dikerjakan koleha dan orang dekatnya. Praktik menyakiti hati rakyat itu berjalan mulus dan tak terjangkau hukum.

Masih ada lagi kasus tambang Illegal di Kabupaten Kerinci yang kian marak dan merajalela, seolah-olah para penambang liar ini kebal hukum, anehnya para anggota dewan Kerinci tidak berkutik dan diam melihat kasus ini. Rakyat bahkan bertanya kenapa DPR diam dan tak punya nyali melihat kasus tersebut ?

Dan belum lagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sungai Penuh yang membohongi rakyat yakni, pada kasus penerimaan CPNSD Kota Sungai Penuh dan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang di TPST. dan kedua Kasus tersebut DPRD Kota Sungai Penuh pernah berjanji kepada rakyat untuk membentuk Pansus. Namun sampai saat ini tidak terealisasi sesuai dengan janjinya.

Sungguh ngeri, Khususnya anggota dewan yang telah diisi oleh bandit-bandit berdasi dan jauh dari aspiratif ? Yang hasilnya tidak mencerminkan kepentingan rakyat, yang dituai rakyat hanya kegaduhan-kegaduhan, merugikan kepentingan rakyat yang lebih besar.

Rakyat tak punya cara lain untuk mengadakan perlawanan, terkecuali jangan dipilih lagi mereka  jika masih ikut mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Dan belum lagi, tindakan para oknum dewan yang seharusnya menggunakan hak bertanya kepada kepala daerah tidak digunakan, hak-hak kontrol atau pengawasan, makanya kita butuh anggota dewan kedepan yang betul-betul Kritis memperjuangkan kebenaran untuk kemakmuran rakyat, dan tidak mencari keuntungan dan kekayaan pribadi dengan menggunakan tugas dan kewenangannya.

Related Posts: