Mari Jadi Kades

Catatan Redaksi Akhir Pekan Oleh Pemred Geger Online
 
Mari Jadi Kades 

Dulu jabatan Kepala Desa tidak ‘seindah’ sekarang. Program pemerintah pusat dalam mensejahterakan rakyat salah satunya tertuju pada masyarakat ekonomi menengah kebawah. Hal ini di tandai dengan adanya program yang langsung di kelola oleh pemerintah desa serta berkemungkinan salah satu motivasi atas ketertarikan untuk memimpin desa.

Berawal dari job tersebut jabatan kades mulai di serbu. Semua kalangan yang berbagai latar belakang terjun dan mencalonkan diri sebagai orang nomor satu dalam desa. Betapa tidak, dilihat dari jumlah nominal anggaran seorang kades saja hampir menyamai jabatan pejabat eselan III.

Namun demikian, dalam mencapai cita-cita itu cerita dalam pemilihan kades sudah ramei di perbincangkan di kedai kopi, bahkan di pasar loak sekalipun. Pasca pilkades tersebut bicara sukses dan belum beruntung menjadi tofik pembicaraan.

Lebih menariknya lagi, pada level kepala desa saja, juga terdapat politisi, bahkan para tokoh-tokoh pemuda yang turut ambil bagian. Hal ini membuat alur cerita pilkades semakin asik untuk di simak.

Meskipun bukan secara ilmiah, pantauan secara kasat mata bisa di lihat bahwa keberhasilan dalam meraih kursi kades sama halnya seperti pemilihan legislativ. Untuk menarik simpati masyarakat visi misi laris di jual, tidak lain untuk membangun desa yang lebih maju dan terpandang di mata masyarakat luas dan ini nyaris tidak berbeda dalam pileg.

Bahkan pada pilkades kali, ini isu manypolitik terdengar dimana-mana. Sosok pemimpin dan tife pemimpin salah satu keinginan masyarakat luas. Tidak hanya memiliki meteri namun ujung tombak dari seorang calon kades bagaimana ia mampu untuk merangkum semua elemen masyarakat dalam suatu desa agar berhasil meraih banyak suara.

Namun begitu, sesuatu hal yang patut di garis bawahi adalah kemampuan seorang pimpinan dalam memegang suatu jabatan. Apa lagi jabatan selaku pengguna anggaran, merealisasikan semua visi misi secara cepat dan tepat. 

Kemungkinan lain juga berpotensi terjadi.  SDM, kualitas, serta biground menjadi tolak ukur dalam kemajuan desa. Maka oleh karena itu dalam pengelolaan dana desa sangat di butuhkan adanya pengawasan dari pihak internal maupun dari kalangan independen.

Tujuan adanya pengawasan tersebut tidak lain adalah untuk menghindari kemungkinan negatif dalam manajemen kepemimpinan kepala desa. Tidak mutlak ini terjadi pada kepemimpinan kades yang berlatar belakang di bawah itu. Terkadang kemungkinan buruk juga tak jarang terjadi terhadap kades yang berpendidikan sarjana.

Selain adanya pengawasan dari dua elemen itu tadi, keterbukaan informasi publik hendaklah di tanam kepada manajemen masing-masing kades itu sendiri. Serta mampu menampung segala bentuk saran maupun masukan warga demi untuk meminimalisir terjadinya gejolak ketika kepemimpinan itu sah berada di tangan anda (kades). 

Related Posts: